PROBOLINGGO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo menggelar video conference (vidcon) Rapat Sosialisasi Evaluasi Mandiri SPBE Tahun 2020, Rabu (16/9), bertempat di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo. Vidcon dipimpin Sekretaris Daerah Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati didampingi Asisten Administrasi Umum Budiono Wirawan, Kadis Kominfo Aman Suryaman dan Kabag Organisasi Prijo Djatmiko.
Evaluasi SPBE ini dilakukan untuk mengetahui suatu nilai indeks kematangan SPBE di Kota Probolinggo. Dengan evaluasi ini dapat diketahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE ini menbutuhkan partisipasi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Probolinggo.
Walaupun pada tahun 2020 ini Kota Probolinggo tidak termasuk daerah yang dieavluasi oleh KEMENPANRB, namun evaluasi mandiri harus tetap dilakukan. Sebab ini menjadi target yang harus dipenuhi dalam RPJMD Kota Probolinggo dan sebagai indikator kinerja tingkat kota dalam Indeks Reformasi Birokrasi.
“Alhamdulillah, berdasarkan hasil evaluasi SPBE Tahun 2019 Pemerintah Kota Probolinggo telah mendapatkan nilai 3,25 (baik), termasuk diatas rata-rata tingkat provinsi (peringkat 4 se Jatim). Namun perlu untuk ditingkatkan setiap tahun dikarenakan pencapaian SPBE dimasukkan kedalam target SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang mengacu pada RPJMD 2019 – 2024” terang Ninik-sapaan akrab sekda perempuan pertama di Kota Probolinggo ini.
Dalam arahannya sekda menjelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut, Ninik mengatakan saat ini tidak bisa dihindari bahwa kecepatan perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu,Pemerintah Daerah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi ini. “Maka tepatlah apabila Pemda juga menjadikan elektronik atau digital sebagai basis penyelenggaraan pemerintahannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo Aman Suryaman menyampaikan materi bahwa SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. “Untuk tahun ini evaluasi mandiri dilaksanakan dengan menggunakan 35 indikator. Kami berharap hasilnya bisa lebih baik dari sebelumnya. Saya juga berharap kepada OPD dalam menyelenggarakan sebuah sistem elektronik paling tidak harus menyiapkan beberapa hal yaitu kebijakan, tata kelola dan manajemen operasionalisasi layanan sistem elektronik,” beber alumnus STPDN ini.
Selanjutnya secara teknis, pemaparan hasil dan rencana indikator penilaian evaluasi mandiri SPBE Kota Probolinggo Tahun 2020 disampaikan oleh Kepala Bidang Layanan e-Government Rudi Hermanto, yang dilanjutkan dengan pertanyaan dan tanggapan dari peserta yang hadir siang itu. (marie)
The Agency of Communication and Information Technology (Diskominfo) of Probolinggo City held a video conference of Meeting of Self-evaluation Dissemination on Electronic-based Government System (SPBE) on Wednesday (16/9), at the Command Center, city hall. The conference was led by Regional Secretary drg. Ninik Ira Wibawati, who was accompanied by Assistant for General Affairs Administration, Budiono Wirawan, Head of Communication and Information Technology Agency Aman Suryaman, and Head of Organization Department Prijo Djatmiko.
The evaluation is conducted to determine an SPBE development index value in Probolinggo city. The evaluation was to monitor the achievements of the SPBE implementation progress, provide suggestions for improvements for the quality of SPBE implementation, and ensure the quality of the SPBE evaluation implementation. This SPBE evaluation requires the participation of all regional working units (OPD) of the city.
Even though in 2020 Probolinggo is not one of the areas evaluated by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB), an independent evaluation must still be carried out. This is a target that must be met in the Probolinggo City’s mid-term regional development plan RPJMD and as an indicator of city-level performance in the Bureaucratic Reform Index.
"Alhamdulillah, based on the results of the 2019 SPBE evaluation, the city administration has shown a score of 3.25 (good), including above the provincial level average (rank 4 in East Java). However, it needs to be improved every year because SPBE achievement is included in the SAKIP (Government Agency Performance Accountability System) target which refers to the 2019 - 2024 RPJMD,” explained drg Ninik Ira Wibawati, the first female regional secretary in the city.
In her direction, the regional secretary explained that the implementation of SPBE evaluation is aimed at realizing an efficient, effective, transparent, and accountable work process as well as improving the quality of public services. For the SPBE implementation to run to achieve its goals, it is necessary to conduct periodic evaluations to determine the progress of the SPBE implementation in every central and regional institution.
Furthermore, Ninik said that currently, it is inevitable that the speed of information technology development greatly affects all aspects of people's lives. Therefore, local governments must be able to keep up with these technological developments. "So it is appropriate if the local government also makes electronic or digital as the basis for running its government," she added.
Meanwhile, the Head of the Communication and Information Technology Agency, Aman Suryaman, explained that SPBE is a mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 on Electronic-Based Government Systems. "For this year, an independent evaluation is carried out using 35 indicators. We hope the results can be better than before. I also hope that OPD in implementing an electronic system must at least prepare several things, including policies, governance, and management of electronic system service operations," he explained.
Furthermore, technically, the presentation of the results and the plan for the independent evaluation assessment indicators for SPBE of Probolinggo city in 2020 was delivered by the Head of e-Government division, Rudi Hermanto, which was followed by questions and responses from participants who attended the meeting. (alfien_tr)
.jpg)
