Pemerintah Kota Probolinggo terus berupaya mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya dengan program perlindungan bagi pelaku usaha UMKM melalui BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 mendatang.
Terdapat perubahan aturan daerah yang harus disesuaikan dan perlu adanya revisi tentang pajak daerah, akhirnya menginisiasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Perda 2/2011 tentang pajak daerah.
“Ada tiga pilar utama untuk pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Sebagai bangsa yang besar sudah seharusnya kita berkolaborasi, jangan asyik berkompetisi, jangan lupa inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan beradaptasi di tengah pandemi dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin,” tutur Asisten Administrasi Pemerintahan Gogol Sudjarwo saat membacakan sambutan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Selasa (22/11).
Pemerintah Kota Probolinggo melakukan pemaparan melalui zoom meeting dengan tim penilai Program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for cities. Pemanfaatan Limbah Tahu sebagai Alternatif Bahan Bakar (Pelita Si ABah) Murah dan Ramah Lingkungan itu masuk dalam 15 besar PT. Surveyor Indonesia dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).
Pemerintah Kota Probolinggo kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) penanganan dampak inflasi kenaikan BBM tahun 2022. Kali ini, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kota Probolinggo menyalurkan BLT perlindungan sosial bagi 1.573 petani, di Aula DPKPP, Selasa (22/11).
