KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo bersama BPJS Kesehatan menggelar rapat forum kemitraan, Senin (8/3) di Bale Hinggil. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengungkapkan dengan kemitraan ini dapat terjalin komunikasi dengan lancar dan apabila ada halangan dapat segera teratasi.
Hadir dalam rapat Sekda drg Ninik Ira Wibawati, Plt Direktur RSUD dr Mohamad Saleh dr Abraar HS Kuddah, Plt Kepala Dinas Kesehatan PPKB dr NH Hidayati, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan Dyah Miryanti, sejumlah kepala Perangkat Daerah (PD) dan puskesmas.
“Yang perlu diperhatikan pertama ialah menyangkut klaim RS, mungkin yang biasanya 3 bulan sekali baru dibayarkan, dapat diubah satu bulan atau dua bulan sekali. Karena, memang rumah sakit butuh biaya operasional yang besar juga,” ujarnya.
Wali Kota Habib Hadi juga menyampaikan sudah sekitar 96,5 persen atau sebanyak 233.212 masyarakat Kota Probolinggo menjadi peserta BPJS Kesehatan dan sudah mendapat jaminan dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Itu artinya, sudah banyak masyarakat Kota Probolinggo yang menggunakan fasilitas BPJS dan Pemerintah Kota Probolinggo juga telah mensosialisasikan program UHC dan banyak diminati para warga.
Selain itu, Habib Hadi mengusulkan kepada BPJS, di masa pandemi pembiayaan juga dapat meng-cover obat bagi mereka untuk rawat jalan setelah sebelumnya rawat inap. “Saya harap adanya tindakan untuk rawat jalan, jadi BPJS bisa meng-cover biaya obatnya. Sudah kami usulkan ketika ada forum langsung di pusat, tapi kami menyampaikan lagi di forum daerah ini, agar lebih terdengar lagi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan untuk dinas terkait untuk benar-benar mendata dan memverifikasi warga yang membutuhkan fasilitas kesehatan ini, karena dengan adanya fasilitas kesehatan tersebut warga yang membutuhkan sangat terbantu.
“Jangan sembarang orang lolos verifikasi untuk mendapatkan fasilitas gratis dari pemerintah, kita harus benar-benar menyeleksi, karena masih banyak orang yang buat makan saja susah, apalagi mau berobat, kita harus fokus kepada masyarakat tidak mampu. Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah yang terkait saya harap benar-benar mendata masyarakat untuk mendapat fasilitas ini,” tegasnya.
Sementara itu, dalam paparannya, kepala BPJS Cabang Pasuruan, Dyah Miryanti, menyampaikan bahwa pada bulan Februari, di Kota Probolinggo realisasi penerimaan iuran Rp 22 milyar dan realisasi bipelkes Rp 20 milyar.
Selain memaparkan tentang besar penerimaan iuran, Kepala BPJS yang baru 2 minggu menjabat ini juga mensosialisasikan tentang JKN Mobile. Aplikasi ini terdapat sistem antrian online, jadwal operasi dokter, ketersediaan kamar rawat inap secara realtime, dan konsultasi online dengan dokter. “Jadi masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mendapat kemudahan dengan adanya aplikasi ini,” ujar Dyah yang berencana kerjasama dalam pengembangan sistem aplikasi ini. (sita)
